MANIFESTO POLITIK KIPP KEBUMEN

Pemilukada  2010 sesungguhnya merupakan momentum bagi terkonsolidasinya proses demokratisasi di daerah yang ditandai dengan perbaikan dalam kehidupan politik lokal. Hal ini semestinya wajib dijawab oleh kekuasaan politik yang sedang berjalan beserta pranata politik ditingkat supra struktur seperti Komisi Pemiluhan Umum Daerah (KPUD) dan semua stake holdernya di semua tingkatan yang menjadi ujung tombak sukses dan tidaknya pemilukada.Sistem baru pemilu adalah tantangan bagi KPUD untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi sehingga tercipta peningkatan partisipasi politik masyarakat secara luas. Namum yang terjadi cenderung sebaliknya, yaitu apatisme public dalam memandang pemilu. Bahkan sangat ironis bahwa proses pemilu dijalankan hanya sekedar “ritual politik” lima tahunan semata yang mentoleransi politik uang.

Disisi lain lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pemilu juga memberikan celah bagi para politisi oportunis (calon) yang menghalalkan segala cara. Panwaslukada harus lebih responsive dalam pengawasan setiap tahapan pemilu. Pelanggaran kampanye, money politik dan tindak pidana pemilu lainya kini belum satupun diungkap oleh panwaslu.

Oleh karenanya selain adanya regulasi strategis dan mendasar agar pemilukada menjadi lebih signifikan dalam kepentingan demokratisasi di Indonesia maka KPUD dan Panwaslu dituntut untuk meningkatkan kinerjanya. Sinergitas dari semua stake holder semestiya harus segera didorong pada kesepahaman bersama yang meliputi :

1. Bahwa pemilukada harus dipandang sebagai mekanisme koreksi total terhadap sistem kekuasaan yanag berjalan, bukan sekedar rekrutmen elit politik baru ditingkat daerah.
2. Pemilukada harus mampu menjadi sarana yang mendorong peningkatan kualitas demokrasi, dengan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.
3. Pemiluka harus membuka ruang kompetisi politik yang sehat dan mampu menstimulasi kontestan politik dalam mengedepankan gagasan-gagasan strategis yang konseptual, bukan sekedar penonjolan figur individu.
4. Partisipasi politik dalam pemilukada yang digerakan tidak terjebak dalam tradisi politik dagang sapi yang justru mengerdilkan budaya politik di masyarakat luas.